Melayani dengan cepat dan ikhlas Mengawasi dengan kesungguhan Membina SDM secara profesional

SELAMAT DATANG
di KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Bumi Sri Gemilang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan merupakan instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat. Kantor ini merupakan kantor transformasi dari KPBC Tipe A3 Tembilahan, dengan kegiatan utama memberikan pelayanan ekspor dan impor umum serta kawasan berikat. Komoditi kepabeanan yang utama, berasal dari hasil perkebunan berupa kelapa dan kelapa sawit. Didukung oleh sumber daya dan teknologi yang ada, kami siap melaksanakan dan mensukseskan visi dan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DUKUNG KAMI UNTUK LEBIH BAIK!

Polling Pendapat
Kejujuran pendapat Anda tentang pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan




Peraturan Baru
Layanan Masyarakat
PENGADUAN bctembilahan@customs.go.id SMS : 081275377466; Telp (0768)325745
Petugas 1 Petugas 2

Form Pengaduan


*Demi kepentingan bersama, IP Address Anda berikut ini 54.80.100.90 akan kami simpan.
Statistik Pengunjung
Minggu ini : 1206
Bulan ini : 5950
Tahun ini : 53742
Online : 2
Anda pengunjung ke :
00187599

Berita & Agenda

CVC IT INVENTORY

Mei
01
CVC  IT INVENTORY

Dimulai pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan mengadakan kegiatan Roadshow Customs Visit Customers Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-35/BC/2013 tentang Perubahan Ketiga atas PER-57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat, sekaligus Asistensi penerapan IT Inventory pada Perusahaan yang menerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan yaitu PT. Inhil Sarimas Kelapa (ISK), PT. Pulau Sambu Kuala Enok (PSKE), PT. Pulau Sambu Guntung (PSG) dan PT. Riau Sakti United Plantation (RSUP).

Kegiatan ini dimulai dengan mengudang staff IT dan Exim pada masing-masing perusahaan ke Kantor Bea dan Cukai Tembilahan guna menggambarkan dan mereview sudah sejauh mana rencana penerapan IT Inventory pada sistem perusahaan masing-masing yang telah disesuaikan dengan semangat PER 35/BC/2013, diantaranya:

  • Pencatatan kegiatan KB dilakukan secara kontinu dan realtime di KB yang bersangkutan;
  • Mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna (user);
  • Dapat diakses secara langsung dari KPPBC Pengawas dan memberikan data secara realtime;
  • Pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang (user) yang memiliki akses khusus (authorized access);
  • Perubahan pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sesuai kewenangannya;
  • Dapat menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan  (jenis, nomor, dan tanggal dokumen).

Dengan adanya kewajiban perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) untuk menerapkan IT Inventory ini, maka mendorong perusahaan untuk merubah dan memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) mereka guna mengawasi dan mengontrol setiap pergerakan barang yang masuk atau keluar dari Kawasan Berikat dan juga memastikan berjalannya sistem check and balanace antara setiap bagian/unit berjalan dengan baik.

Untuk membantu dan memastikan berjalannya hal tersebut Tim KPPBC yang terdiri dari Kepala Kantor Zaky Firmansyah, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (PKCDT) Momon Rusmono dan Staff PKCDT Dudi Lamarsa Sinaga mengadakan Customs Visit Customers dengan kegiatan Sosilaisasi PER 35/BC/2013 tentang Perubahan Ketiga atas PER-57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat yang dihadiri oleh Direksi, Manajer dan karyawan perusahaan sehingga diharapkan terjadi kesamaan pemahaman tentang pentingnya IT Inventory ini bagi KPPBC dan juga bagi perusahaan sendiri.

Selain melakukan Sosialisasi, Tim KPPBC juga melakukan asistensi langsung dengan mewawancari semua bagian/unit secara terpisah di lokasi bagian/unit masing-masing dan juga melakukan pengujian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) perusahaan, sehingga dapat menggambarkan keterkaitan bagian tersebut dalam penerapan sistem IT Inventory sebagai mana yang telah diamanatkan pada PER 35/BC/2013.

Setelah dilakukannya asistensi tersebut, Tim KPPBC merasa yakin bahwa perusahaan-perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan mampu untuk menerapkan sistem IT Inventory ini sampai dengan batas waktu hingga 1 Oktober 2014, hal ini didukung oleh kesiapan dan semangat perusahaan untuk menerapkan sistem berbasis komputer pada sistem inventory perusahaan, meskipun sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan, namun dengan melihat kesiapan dokumentasi, segregasi (pemisahaan) kewenangan, SDM perusahaan, going concern (keberlanjutan) perusahaan dan dukungan yang kuat dari Top Manajemen, Tim KPPBC berpendapat penerapan IT Inventory dapat diterapkan sebelum 1 Oktober 2014.

Selain berkonsentrasi pada IT Inventory, Tim KPPBC juga memantau kesiapan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat untuk memasang kamera CCTV pada pintu masuk dan keluar Kawasan Berikat dan juga di gudang inventory perusahaan yang dapat ditayangkan secara langsung (real time) di KPPBC yang berada di Tembilahan dan memiliki kemampuan merekam minimal 7 hari sebelumnya. Hal ini menjadi penting mengingat jarak yang cukup jauh antara perusahaan dan KPPBC sehingga dengan adanya fasilitas ini dapat memudahkan pengawasan dam monitoring perusahaan KB di lingkungan KPPBC.

Dengan semangat yang di bawa oleh PER 35/BC/2013 ini, maka diharapkan akan menjadi momentum bagi KPPBC dan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat untuk berubah ke arah yang lebih baik dengan dimulainya pemanfaatan tekhnologi berbasis komputer dalam sistem perusahaan dan pemanfaatan internet sebagai media penghubung dalam pelayanan dan pengawasan, sehingga terjadi keselarasan yang dapat mengurangi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. (Seksi KIP)

TEGAH BERAS & GULA ILEGAL

Apr
30
TEGAH BERAS & GULA ILEGAL

Pada hari Kamis tanggal 22 April 2014, Tim Patroli Laut Bea dan Cukai Tembilahan yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin di wilayah perairan Sungai Guntung, Kateman, Indragiri Hilir  berhasil menggagalkan upaya pemasukan barang larangan/pembatasan eks impor yang patut diduga berasal dari pelanggaran Kepabeanan di bidang Impor atas barang berupa beras dan gula putih yang diangkut oleh kapal KM. Bintang Harapan. Menindaklanjuti informasi dari unit Subseksi Intelijen, Tim Patroli BC 10009 memfokuskan pengawasan di wilayah perairan Kateman (Sungai Guntung – Pulau Burung) yang merupakan salah satu titik rawan jalur pengangkutan barang yang masuk ke wilayah Indragiri Hilir dan sekitarnya. Awalnya pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 05.15 WIB dini hari, tim patroli mencurigai olah gerak sebuah kapal kayu yang sarat muatan melintas di tepi muara menuju Sungai Guntung. Melihat  hal tersebut Tim Patroli BC 10009 yang dikomandani oleh Rahadian S. Whisnu W. bergerak menuju kapal tersebut, melakukan penghentian kemudian pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan di lokasi kedapatan barang berupa 1100 karung barang campuran berupa beras dan gula putih muatan KM. Bintang Harapan. Diduga barang tersebut merupakan barang asal Luar Daerah Pabean yang diselundupkan melalui daerah perairan Kepulauan Riau kemudian dimuat secara transhipment ke KM. Bintang Harapan dengan tujuan Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Riau. Selanjutnya kapal, ABK kapal dan muatannya dibawa menuju KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Jumlah barang yang dimuat pada KM. Bintang Harapan sebanyak 1000 karung @ 25 kg beras merk “Super SC” dan 100 karung @ 50 kg gula putih merk “SASM 7 Stars” (made in Pakistan). Perkiraan nilai barang sebesar ± Rp. 325 juta dengan potensi penerimaan negara yang hilang sebesar ± Rp.20.200.000,-. Kepala KPPBC TMP C Tembilahan Zaky Firmansyah melalui Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Agustinus Rahmad S. yang didampingi oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan M. Arfah menjelaskan bahwa selain menjatuhkan stabilitas pasar kebutuhan pokok dalam negeri, pemasukan secara ilegal beras dan gula tersebut juga dapat mempengaruhi industri bahan pangan serta secara tidak langsung merugikan para petani dalam negeri.

Peraturan yang dilanggar adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 334/MPP/KEP/5/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/KEP/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

BC & BNN TANGKAP SHABU

Apr
23
BC & BNN TANGKAP  SHABU

Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan methamphetamine sebanyak 3,938 kg dan 2 butir ecstasy dengan estimasi nilai barang Rp. 6 milar. Demikian diungkapkan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) DJBC, Susiwijono. Saat konferensi pers yang berlangsung tanggal 22 April 2014, dihadapan puluhan wartawan Direktur PPKC menjelaskan bahwa hasil tersebut didapat dari dua kali penggagalan upaya penyelundupan narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) dan ekstasi di Pelabuhan Feri Tanjung Balai Karimun, yaitu pada 6 dan 13 April 2014. Dalam kasus pertama pelaku ditangkap saat sedang melakukan transaksi di Tembilahan. Dari kasus ini, petugas berhasil mengamankan tiga orang tersangka WNI, masing-masing berinisial HE (44), SP (32) dan DY (32) dengan barang bukti. Dimana tersangka kedapatan membawa 100 gram lebih narkotika golongan I jenis methamphetamine dan 2 butir ecstasy. Sedangkan pada kasus ke dua, pada tanggal 13 April 2014 dengan modus yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan membawa narkotika tersebut dalam tas punggungnya, setelah terlebih dahulu dibungkus dalam kemasan minuman coklat instan. Dari kasus ini, petugas berhasil mengamankan empat orang tersangka, masing-masing berinisial SD (26), warga negara Malaysia, serta NS (52), WP (27) dan BN (26), ketiganya adalah WNI dengan barang bukti. Tersangka mencoba menyelundupakan 3,8 kg lebih narkotika I jenis methamphetamine. 

 

    Sementara itu Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Muhammad Sigit mengatakan penggagalan upaya penyelundupan tersebut merupakan hasil kerja sama antara tim dari Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Balai Karimun, dan KPPBC Tembilahan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Ditambahkan Muhammad Sigit, kedua kasus tersebut dilakukan oleh dua jaringan sindikat narkoba yang berbeda, tetapi memakai jalur atau rute serupa, yaitu Malaysia – Tanjung Balai Karimun – Pekanbaru. Selanjutnya, untuk pengembangan lebih lanjut, ketujuh tersangka dan barang bukti diserahkan secara resmi kepada BNN. Perbuatan pelaku tersebut melanggar pasal 113 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp 10 miliar. Dalam kedua kasus tersebut, barang bukti beratnya melebihi 5 gram, sehingga pelaku diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama  20   tahun dan pidana denda maksimum Rp 10 miliar ditambah 1/3. Upaya penggalan ini merupakan bentuk fungsi DJBC sebagai community protector untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

PERINGATAN HARI KARTINI

Apr
22
PERINGATAN HARI KARTINI

21 April merupakan sebuah catatan sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia, terutama kaum wanita. Karena pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kartini. Bukan tanpa alasan, tanggal 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini. 21 April merupakan tanggal lahir R. A. Kartini, seorang pejuang emansipasi wanita di Indonesia. Atas perjuangan yang panjang dan tidak kenal lelah untuk memperjuangkan persamaan hak – hak wanita, akhirnya tanggal 21 April diperingati sebagai hari Kartini. Raden Adjeng Kartini atau lebih tepatnya Raden Ayu Kartini adalah nama lengkapnya. Beliau lahir di Jepara pada tgl 21 April 1879. Wanita pribumi yang dinobatkan menjadi pejuang emansipasi wanita di Indonesia. salah satu wanita cerdas dan kritis yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Atas perjuangan beliau, akhirnya wanita dapat memposisikan diri mereka pada sebuah kesetaraan yang bermartabat tanpa meninggalkan kodrat wanita seperti sekarang ini.

Pegawai wanita KPPBC TMP C TembilahanUntuk itu, sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2014 tentang Peringatan Hari Kartini Tahun 2014, dalam rangka memperingati Hari Kartini  tanggal 21 April 2014 dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka pada peringatan Hari Kartini tahun ini para pegawai wanita pada  KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan memperingati Hari Kartini dengan mengenakan pakaian nasional. Selain dalam rangka memperingati Hari Kartini, hal ini juga dilakukan sebagai wujud nasionalisme para pegawai di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Dengan dilakukannya peringatan seperti ini, diharapkan para pegawai lebih meningkatkan rasa nasionalisme, sehingga peringatan Hari Kartini ini dapat menjadi momentum untuk memunculkan sosok-sosok Kartini masa kini di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

TEGAH ROKOK ILEGAL (LAGI!)

Apr
16
TEGAH ROKOK ILEGAL (LAGI!)

Pada hari Senin tanggal 14 April 2014 bertempat di Jalan Azki Aris, Rengat, Indragiri Hulu, tim operasi peredaran Barang Kena Cukai (BKC) KPPBC TMP C Tembilahan pada pelaksanaan operasi peredaran BKC yang ke-III (ketiga) dalam periode tahun 2014, berhasil menggagalkan upaya peredaran BKC Hasil Tembakau berupa rokok khusus Kawasan Bebas dengan jumlah barang hasil penindakan yang cukup signifikan.

Awalnya sekitar pukul 19.15 WIB, berdasarkan informasi dari unit intelijen, tim operasi peredaran Barang Kena Cukai KPPBC TMP C Tembilahan yang dipimpin langsung oleh M. Arfah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan melakukan pengejaran terhadap satu unit truk yang diduga membawa muatan rokok ilegal menuju Pekanbaru. Kondisi jalan yang kurang baik menjadi salah satu kendala dalam pergerakan tim. Namun hal itu tidak mengurangi semangat tim operasi dalam pengejaran, hingga pada pukul 21.00 WIB berlokasi di Jl. Azki Aris, Rengat Indragiri Hulu, tim berhasil menghentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap truk jenis colt diesel tersebut. Dari hasil pemeriksaan di lokasi penindakan kedapatan muatan sebanyak 194 karton rokok khusus Kawasan Bebas yang diduga dibawa dari daerah Kec. Keritang menuju Pekanbaru. Kemudian truk, supir serta muatannya tersebut dibawa ke KPPBC TMP C Tembilahan untuk proses penelitian lebih lanjut

Jumlah keseluruhan rokok yang dimuat pada truk tersebut sebanyak 194 karton atau sama dengan 2.071.200 batang rokok yang terdiri dari jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk “Luffman”, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “UP Next Revolution”, “UP Mild New Blend” dan “UP Black Fusion Mild”. Perkiraan nilai barang ± Rp. 1.394.652.800,- dengan potensi kerugian negara paling tinggi sebesar Rp. 780.800.000,-.

Peraturan yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta  Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Kepala KPPBC TMP C Tembilahan Zaky Firmansyah melalui Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Agustinus Rahmad S. dalam siaran pers nya menghimbau agar seluruh elemen masyarakat khususnya Kabupaten Indragiri hilir dan Indragiri Hulu untuk tidak melakukan kegiatan peredaran jual beli/distribusi rokok khusus Kawasan Bebas tanpa dilekati pita cukai dikarenakan sangat berpotensi mengakibatkan kerugian Negara khususnya di sektor Cukai Hasil Tembakau.

Untuk mengantipasi dan menekan pengeluaran BKC rokok khusus Kawasan Bebas Batam ke wilayah lainnya, pihak KPPBC TMP C Tembilahan dan Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat terus melakukan sinergi dengan KPU Tipe B Batam dalam bentuk pengawasan, penindakan dan kegiatan preventif kepada pengusaha BKC, masyarakat dan media massa.