Melayani dengan cepat dan ikhlas Mengawasi dengan kesungguhan Membina SDM secara profesional

SELAMAT DATANG
di KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Bumi Sri Gemilang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan merupakan instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat. Kantor ini merupakan kantor transformasi dari KPBC Tipe A3 Tembilahan, dengan kegiatan utama memberikan pelayanan ekspor dan impor umum serta kawasan berikat. Komoditi kepabeanan yang utama, berasal dari hasil perkebunan berupa kelapa dan kelapa sawit. Didukung oleh sumber daya dan teknologi yang ada, kami siap melaksanakan dan mensukseskan visi dan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DUKUNG KAMI UNTUK LEBIH BAIK!

Polling Pendapat
Kejujuran pendapat Anda tentang pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan




Peraturan Baru
Layanan Masyarakat
PENGADUAN bctembilahan@customs.go.id SMS : 081275377466; Telp (0768)325745
Petugas 1 Petugas 2

Form Pengaduan


*Demi kepentingan bersama, IP Address Anda berikut ini 54.196.105.130 akan kami simpan.
Statistik Pengunjung
Minggu ini : 817
Bulan ini : 28
Tahun ini : 72633
Online : 4
Anda pengunjung ke :
00206490

Peraturan

Peraturan Terbaru
  • PERMENDAG NOMOR 51/M-DAG/PER/9/2013 TENTANG PENCABUTAN PERMENDAG NOMOR 23/M-DAG/PER/5/2013 TENTANG PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI
  • PP NO. 10 TAHUN 2012 TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
  • PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER - 04/BC/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPA
  • PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-5/BC/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK...
  • PERMENDAG NO. 22/M-DAG/PER/5/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN (PART-1)
  • SE-11 2013 PETUNJUK PENGELOLAAN BARANG YANG MENJADI BMN SESUAI PMK 62/PMK.04/2011
  • KMK NOMOR :127/KMK.01/2013 PROGRAM BUDAYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
  • PP NO. 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
  • PERMENDAG NO. 22/M-DAG/PER/5/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN (PART-2)
  • PMK 240/PMK.06/2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI ASET EKS KEPABEANAN DAN CUKAI
  • PERDIRJEN :31/BC/2013 PERUBAHAN KEDUA P-47/BC/2010
  • KEP KA ANRI : 19/2012 PEDOMAN PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP
  • PMK :120/PMK.04/2013 PERUBAHAN KETIGA PMK:147/PMK.04/2011
  • KEP DIRJEN No. 154/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
  • PMK 175 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PMK 154 TAHUN 2010 TENTANG PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
  • LAMPIRAN PMK 175 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PMK 154 TAHUN 2010 TENTANG PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
  • PER-09/BC/2014
  • PMK :39/PMK.04 /2006 TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
  • PMK : 108/PMK.04/2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.04/2006 TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
  • PERDIRJEN :10/BC/2006 TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
  • PERDIRJEN :12/BC/2006 PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) KEPABEANAN DALAM RANGKA PENYERAHAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RSKP), INWARD MANIFEST DAN OUTWARD MANIFEST
  • PERDIRJEN :15/BC/2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2006
  • PERDIRJEN :19/BC/2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2006
  • PERDIRJEN : 21/BC/2009 PEMBERITAHUAN PENGANGKUTAN BARANG
  • KEPDIRJEN : 61/BC/2000 TATACARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, PEMBERITAHUAN KEDATANGAN BARANG IMPOR DAN PEMBERITAHUAN KEBERANGKATAN BARANG EKSPOR
  • SE :20/BC/2004 URAIAN BARANG DALAM INWARD MANIFEST (BC 1.1)
  • PMK :88/PMK.04/2007 PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR
  • PP :55/2008 PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR
  • PMK :145/PMK.04/2007 KETENTUAN KEPABEANAN DIBIDANG EKSPOR
  • PMK :214/PMK.04/2008 PEMUNGUTAN BEA KELUAR
  • PMK :67/PMK.11/2010 BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIFNYA
  • PMK :128/PMK.011/2011 PERUBAHAN PERTAMA PMK 67/PMK.011/2010
  • PMK :148/PMK.04/2011 PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
  • PERDIRJEN :40/BC/2008 TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG EKSPOR
  • PERDIRJEN :41/BC/2008 PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
  • PERDIRJEN :06/BC/2009 PERUBAHAN PERTAMA P-40/BC/08
  • PERDIRJEN :07/BC/2009 PERUBAHAN ATAS PERDIRJEN P-41/BC/2008
  • PERDIRJEN :30/BC/2009 PERUBAHAN KEDUA P-40/2008
  • PERDIRJEN :27/BC/2010 PERUBAHAN KETIGA P-40/2008
  • PERDIRJEN :18/BC/2012 PERUBAHAN KEDUA PERDIRJEN P-41/BC/2008
  • KEP-134/BC/2012 TOLERANSI ATAS PENGUKURAN JUMLAH BARANG EKSPOR CURAH YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
  • SE :06/BC/2013 PENGELOLAANN DATA KOMODITI EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
  • PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR OKTOBER 2012
  • PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR JANUARI 2013
  • PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR MARET 2013
  • KMK :453/KMK/2002 TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR
  • KMK :548/KMK.04/02 PERUBAHAN PERTAMA KMK-453/2002
  • KMK :112/KMK.04/03 PERUBAHAN KEDUA KMK-453/02
  • PERDIRJEN : NOMOR P- 07 /BC/2007 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
  • PMK :145/PMK.04/2006 PERUBAHAN PERTAMA KMK 84/03
  • PMK :144/PMK.04/2007 PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
  • KEPDIRJEN :07/BC/2003 JUKLAK TATALAKSANA IMPOR
  • KEPDIRJEN :68/BC/03 PERUBAHAN PERTAMA KEP-07/03
  • PERDIRJEN :178/BC/03 PERUBAHAN KEDUA KEP-07/03
  • PERDIRJEN :19/BC/05 PERUBAHAN KETIGA KEP-07/03
  • PERDIRJEN :06/BC/07 PERUBAHAN KEEMPAT KEP-07/03
  • PERDIRJEN :42/BC/2008 JUKLAK PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
  • PERDIRJEN :08/BC/2009 PERUBAHAN ATAS PERDIRJEN 42/BC/2008
  • PERDIRJEN :22/BC/2009 PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
  • PERDIRJEN :41/BC/2010 PERUBAHAN PERDIRJEN 22/BC/2009
  • PERDIRJEN :44/BC/2011 PERUBAHAN KEDUA PERDIRJEN 22/BC/2009
  • PMK 175 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PMK 154 TAHUN 2010 TENTANG PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
  • LAMPIRAN PMK 175 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PMK 154 TAHUN 2010 TENTANG PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
  • PMK : 188/PMK04/2010 IMPOR BARANG PENUMPANG, AWAK SARKUT, PELINTAS BATAS & BARANG KIRIMAN
  • PERDIRJEN :47/BC/2011 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DI DJBC
  • PERDIRJEN :31/BC/2013 PERUBAHAN KEDUA P-47/BC/2010
  • PERDIRJEN:PER- 58/BC/2011 PERUBAHAN PERTAMA PER-47/BC/2010
  • PERDIRJEN:PER- 47/BC/2010 PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DJBC
  • PP :55/2008 PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR
  • PMK :213/PMK.04/2008 TATA CARA PEMBAYARAN & PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA IMPOR, EKSPOR, BKC, DAN DENDA ADMINISTRASI BRG TERTENTU
  • PMK :214/PMK.04/2008 PENGENAAN BEA KELUAR
  • PMK :217/PMK.04/2010 KEBERATAN DIBIDANG KEPABEANAN
  • PERDIRJEN :1/BC/2011 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
  • KEPDIRJEN :33/BC/2010 PELIMPAHAN WEWENANG ATAS KEBERATAN
  • UU 17 TAHUN 2003 KEUANGAN NEGARA
  • PMK :38/PMK.04/2005 TATA CARA PENGEMBALIAN BM, DENDA ADMINISTRASI, &/ATAU BUNGA
  • PERDIRJEN :09/BC/2009 PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR
  • PERDIRJEN :13/BC/2005 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PMK :38/PMK.04/2005
  • SE :17/BC/2005 JUKLAK PMK : 38/PMK.04/2005